Karya Ilmiah
TESIS (1363) - Sanksi Bagi Notaris Pembuat Akta Perjanjian Kawin Kontrak
Fenomena kawin kontrak terjadi hampir di setiap daerah, di Indonesia.
Padahal tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sedangkan menurut Pasal 3 KHI bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal itu tentu
berbeda dengan tujuan kawin kontrak / nikah mut’ah karena tujuan
perkawinannya semata-mata mencari kepuasan seksual bagi pihak laki-laki dan
upah bagi pihak perempuan. Kawin kontrak / nikah mut’ah adalah perkawinan
yang dilarang dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Bagaimana seandainya kalau ada Notaris yang membuat akta
perjanjian kawin kontrak, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Meskipun dalam praktiknya selama ini
belum pernah ada Notaris yang membuat akta perjanjian kawin kontrak.
Dalam tesis ini penulis melakukan penelitian mengenai sanksi bagi
Notaris pembuat akta perjanjian kawin kontrak. Rumusan masalah dalam tesis ini
adalah bagaimana status perjanjian kawin kontrak menurut UUJN dan bagaimana
akibat hukum akta perjanjian kawin kontrak.
Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif
bagi kalangan akademisi sehingga dapat memperkaya ilmu hukum khususnya
ilmu hukum kenotariatan.
030810253 | 1363 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain