Karya Ilmiah
TESIS (1347) - Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Konsinyasi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu berkembang seiring dengan
meningkatnya bisnis dan pola konsumsi masyarakat, begitu juga berkembangnya
sistem pembayaran yang memudahkan untuk bertransaksi di dunia bisnis,
diantaranya terdapat sistem pembayaran secara tunai, angsuran, dan konsinyasi.
Konsinyasi dalam praktek merupakan perjanjian titip jual dengan pembayaran
dilakukan setelah barang terjual. Barang yang diserahkan untuk dikonsinyasikan
berupa Barang Kena Pajak (BKP), diatur dalam Undang-undang Nomor 42
Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah.
Maksud penyusunan tesis ini, fokus pada penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP) secara konsinyasi yang dibebani pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai
dengan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan
Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan Conseptual
Approach (pendekatan konseptual). Rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu
mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang konsinyasi dengan
menitik beratkan pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang seketika itu
lahir hutang pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai, serta tanggung jawab
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas barang konsinyasi yang berada
ditangan penjual/pemilik barang konsinyasi dan bukan menjadi tanggung jawab
pembeli/penerima penyerahan barang konsinyasi, sedangkan pembeli/penerima
penyerahan barang konsinyasi bertindak sebagai penanggung beban Pajak
Pertambahan Nilai.
030810592 | 1347 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain