Karya Ilmiah

TESIS (1326) - Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging

---

Tindak pidana illegal logging merupakan kejahatan terstruktur yang
dilakukan bukan saja perorangan akan tetapi melibatkan satu kelompok orang atau
badan usaha, akibat kejahatan ini menimbulkan berbagai dampak dan kerugian,
bukan saja pada kerugian materil tetapi juga menyangkut tatanan ekosistem
kehidupan hutan, kondisi hutan bangsa ini telah mengalami penurunan luas secara
drastis yang diakibatkan oleh salah satunya adalah pengrusakan hutan dan illegal
logging disamping itu adanya perluasana kawasan perkebunan dan pertambangan.
Hutan selayaknya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara guna
pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemeliharaan dan pengamanan
kawasan hutan bukan saja tanggung jawab pemerintah melalui aparat - aparatnya
akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa terlebih
masyarakat yang berada atau bermukin dalam kawasan hutan tersebut.
Pengamanan kawasan hutan ini terkadang dalam pelaksanaannya telah terjadi
tumpang tindih kepentingan terlebih terjadinya tumpang tindih kewenangan antara
institusi penegak hukum baik antara Polri dan PPNS Kehutanan ataupun dengan
institusi penyidik lainnya, tumpang tindih tersebut telah berujung pada kurang
harmonisnya hubungan istotusional akan tetapi telah menimbulkan arogansi dan
kesewenang - wenangan dalam prakteknya.
Menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini digunakan metedo
penelitian normativ dengan menggunakan pendekan undang - undang (Statute
Aproach), pendekatan konseptual (Conseptual Aproach), pendekatan kasus (Case
Aproach) dan pendekatan sejarah (Historical Aproach)
Hasil penelitian ini telah menunjukan bahwa telah terjadi tumpang tindih
kewenangan antara institusi penegak hukum khususnya dalam tindak pidana
illegal logging, selain itu dokumentasi sejarah dan perkembangan PPNS
Kehutanan belum dijadikan suatu literatur guna keperluan akademis, sehingga
perlu perubahan secara fundamental baik itu aturan hukum maupun peraturan
pelaksanaan.
Kata Kunci : Kewenangan PPNS Kehutanan, Tindak Pidana Illegal Logging

v
ABSTRACT

Crime of illegal logging is a structured crime committed not only
individuals but involving a group of persons or legal entities, due to these crimes
lead to various impacts and losses, not only in material loss but also about the
life of the forest ecosystem structure, forest conditions in this nation has
experienced broad decline drastically as a result of one of them is the forest
destruction and illegal logging basides the plantation and mining areas expansion.
Forest should be used for the benefit of nation and state in order to fulfill the
welfare of society at large. Maintenance and protection of forest areas is not just
of government responsibility through the foresty civil, but it will be a shared
responsibility of all components of society that area in the forest area. Securing
this forest area has occurred sometimes in the implementation of overlapping
interests’ in terms of overlapping autority between law enforcement institution
namely police and foresty civil, and other investigation institution, the
overlapping has led to the lack of harmony of institutional relationship which
raised the arrogance and abuse in practice. Responding to problems in the writing
of this tesis, it is used normative method trough statute approach, conceptual
approach, case approach and history approach
The result of this study shows that there is overlapping authority between
law enforcement institutions, specially in the crime of illegal logging, in addition
to the documentations, of the history and development of the forestry civil have
not made a literature for academic purposes, so the need to fundamentally change
either the rule of law and implementing regulations.

---

Ketersediaan

030943081

1326

Ruang Tesis

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1326

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2010

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PIDANA KORUPSI

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar