Text

TESIS (1242) - Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama

---

Permasalahan hukum yang melandasi kajian ini ialah Hubungan hukum
para pihak dalam Pembiayaan Syariah serta Model Penyelesaian Sengketa
Pembiayaan Syariah di Pengadilan Agama.
Hubungan hukum para pihak dalam produk di bank syariah bisa meliputi
hubungan penitipan, hubungan kemitraaan, hubungan jual beli, hubungan sewa
menyewa dan hubungan jual jasa. Hubungan hukum yang muncul dalam akad
bagi hasil adalah hubungan kemitraaan. Walaupun dibingkai dengan term
pembiayaan, tapi pada hakekatnya adalah kemitraan yang berbagi untung dan
rugi. Sedangan pada akad ijarah yakni akad menukar sesuatu dengan adanya
imbalannya, bank menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli oleh
bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang
telah disetujui di muka, dengan hubungan hukumnya ialah sewa
menyewa.Sedangkan pada akad jual beli, murabahah, bank memberikan
pembiayaan yang dikemas dengan akad jual beli. Dalam produk-produk yang lain
bank dan nasabah bertindak selaku pemberi dan penerima jasa. Pengadilan Agama
memiliki wewenang absolut dalam sengketa bisnis syariah. Berlandaskan
ketentuan undang-undang Peradilan Agama maksud kata ‘orang-orang yang
beragama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam...”. Dengan

demikian ‘orang-orang yang beragama Islam’ disini bukan mutlak hanya orang-
orang menganut agama Islam saja, tetapi termasuk orang atau badan hukum yang

dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam. UU
Peradilan Agama memberikan ketegasan bahwa non-muslim dapat
menyelesaikan sengketanya melalui peradilan agama selama ia menundukkan diri
dengan sukarela kepada Hukum Islam. Hubungan hukum yang melandasi
keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan Hukum Islam.Perkara-perkara yang
disengketakan terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam Pola penyelesainya dengan berlandaskan
asas Personalitas Keislaman, Asas kebebasan, Asas wajib mendamaikan, Asas
sederhana, cepat dan berbiaya ringan, Asas persidangan terbuka untuk umum,
Asas Legalitas, Asas persamaan dan Asas aktif memberi bantuan
Sehingga disarankan perlu peningkatan Perma Nomor 02 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi Undang-Undang.
Penyelesaian perkara ekonomi syariah khususnya perbankan syariah harus tetap
memegang teguh prinsip syariah untuk menghormati para pihak yang telah
memilih hukum syariah dalam bertransaksi.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1242

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2009

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

PERBANKAN SYARI'AH

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar