Karya Ilmiah

TESIS (1145) - Wewenang Majelis Pengawas Menurut UUJN

---

Agar Notaris dapat melakukan tugas dan jabatannya sesuai dengan yang
telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik (code of
conduct) dari Notaris, maka Notaris harus berada dalam pengawasan suatu
lembaga yang independen dan netral demi kepentingan masyarakat umum. Dalam
pasal 67 UUJN pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini
Menteri Hukum dan HAM R.I. dimana dalam melaksanakan pengawasan tersebut
Menteri membentuk Majelis Pengawas (pasal 67 ayat (2)). Pengawasan yang
dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tersebut diharapkan oleh pembentuk
Undang-undang merupakan lembaga pembinaan agar para Notaris dalam
menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat karena perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya
rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh
karenanya para Notaris dituntut untuk bertanggungjawab dan menjunjung tinggi
etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, jika tidak maka akan
berbahaya bagi orang dan masyarakat yang dilayaninya.
Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah

penelitian hukum normartif, dengan menggunakan bentuk pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)

dalam pembahasan permasalahannya. Pokok permasalahan yang dibahas

mengenai kedudukan, tugas dan kewenangan Majelis Pengawas menurut Undang-
undang Jabatan Notaris serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

Notaris yang dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas?
Keberadaan Majelis Pengawas Notaris diharapkan dapat memelihara dan
meningkatkan profesionalisme dan kehormatan Notaris serta dapat
menumbuhkembangkan kesadaran bagi setiap Notaris untuk melaksanakan tugas
dan jabatan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kode etik Notaris. Majelis
Pengawas Notaris yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan
diharapkan lebih baik dari Notaris yang diperiksa dan untuk itu diperlukan adanya
pelatihan secara berkelanjutan pada para anggota Majelis Pengawas Notaris.
Hendaknya MPP yang menerima banding dari Notaris yang dijatuhi sanksi dan
PTUN yang memeriksa gugatan yang diajukan oleh Notaris yang keberatan atas
putusan Majelis Pengawas, memahami dan menguasai seluk beluk hukum dan
dunia Notaris sehingga dalam menjatuhkan putusan didapatkan putusan yang
objektif dan seadil-adilnya.
Dan sasaran penulis dalam tesis ini adalah wewenang Majelis Pengawas menurut
UUJN.
Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan
bagi pembacanya.

---

Ketersediaan

030810230

1145

Ruang Tesis

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1145

Penerbit

Surabaya : Universitas Airlangga., 2010

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar