TESIS (2683) - Analisis Yuridis Terhadap Unsur Pelanggaran Hukum Dalam Pemilu Kepala Daerah : (Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

TESIS (2683) - Analisis Yuridis Terhadap Unsur Pelanggaran Hukum Dalam Pemilu Kepala Daerah : (Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012)

Condro Maharanto, S.H - Nama Orang; Dr. Sukardi, S.H., M.H. - Nama Orang;

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMILU KEPALA DAERAH (Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012).
Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2012, berlangsung dua putaran dan pada setiap putaran terjadi kampanye hitam terhadap calon tertentu. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, Pasal 78 ayat 2 dan 3 menyebutkan kampanye hitam masuk dalam ranah pidana pemilihan umum. Kampanye dilarang menghina seseorang dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kampanye dilarang menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat. Ancaman pidana dan dendanya disebutkan dalam Pasal 115-117. Berdasarkan riset yang dilakukan Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) menunjukkan bahwa kampanye hitam atau black campaign pada Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 sangat tinggi. Berdasarkan penelitian kasus tersebut, IMMC mencatat yang kampanye bernuansa black campaign sekitar 48%. Jumlah ini lebih tinggi dari isu-isu tentang kegiatan pasangan calon. Penelitin tesis ini menelusuri ratio legis kampanye hitam (black campaign) dalam Pemilukada di DKI Jakarta tahun 2012 dan akibat hukumnya. Dengan metode pendekatan kasus (case approach), dijelaskan ratio decidendi atau alasan-alasan di balik perbuatan pelanggaran hukum dalam Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2012, dan ditemukan fakta bahwa semuanya kasus hanya diproses hingga penyelidikan, belum sampai pada tahap penyidikan, apalagi penuntutan dan persidangan. Berdasarkan keadaan tersebut, mengacu pada standar minimal penyelenggaraan Pemilu demokratis sesuai UU Pemilu yang berlaku dan yang ditetapkan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) penegakkan hukum Pemilu merupakan implementasi dari ketentuan yang belum dilaksanakan. Penegakkan hukum (law enforcement) untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam pidana pemilukada DKI Jakarta tahun 2012. Hal ini mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi karena kurang dalam penegakan hukum
Kata kunci: Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kampanye Hitam, dan Penegakan hukum.

Ketersediaan

031324153058 2683 Ruang Tesis Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 2683
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2015
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: HUKUM PEMILU
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar