Karya Ilmiah
TESIS (1118) - Pengawasan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintahan Daerah
Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan
antara Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah sebagai mitra yang sama-sama melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD yang dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum,
mempunyai fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban, sebagaimana
diatur dalam Pasal, 41, pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 45 Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun fungsi yang
dimiliki DPRD meliputi : fungsi legislasi; fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan.
Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada fungsi pengawasan DPRD terhadap
pemerintah daerah serta akibat hukum pelaksanaan pengawasan tersebut.
DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tentunya harus dengan prosedur
yang benar dan baik dimulai dari awal pengawasan sampai tahap akhir, sehingga
tujuan dari pengawasan tersebut dapat tercapai.
Akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan DPRD, disebabkan
karena tidak dilaksanakan prosedur dan adanya pelanggaran oleh pemerintah
daerah terhadap peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga ada sanksi-sanksi hukum yang dapat
dikenakan pada si pelanggarannya.
Harapan dari penulis, kiranya tesis ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan
bagi yang membacanya.
090610405 | 1118 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain