Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 19…
Ketika Debitor gagal memenuhi kewajiban sehingga kreditnya digolongkan macet, Bank sebagai Kreditor Separatis dapat mengeksekusi benda yang diagunkan oleh Debitor dengan beberapa mekanisme, salah s…
Rechterlijke Pardon (Pemaafan hakim) merupakan asas baru dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang memberikan kewenangan bagi hakim untuk mem…
Bunyi anggaran dasar terkait pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama berdasarkan penunjukan Dewan Komisaris menimbulkan permasalahan hukum pada saat tidak dilaksanakannya RUPS untuk menga…
Penelitian ini membahas mengenai konflik pengaturan Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Perbandingan pengaturan Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara ditinj…
Lempeng purusa merupakan istilah pewarisan yang berlaku di Bali yang menyatakan pewarisan hanya ditujukan kepada laki – laki. Dalam hal ini, Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakra…
Masyarakat Adat Batak Toba adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilinial, sehingga anak perempuan di dalam suatu keluarga Batak Toba tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peningg…
Tanah mempunyai peranan yang sangat krusial dalam kehidupan, tanah merupakan objek yang akan diwarisi turun temurun maupun dialihkan. Lebih khusus pada peralihan hak milik atas tanah yang dilakukan…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menyediakan akses informasi kredit bagi masyarakat dan lembaga keuangan. Layanan ini dapat digunakan oleh debitur untuk…
ABSTRAK Aspek pidana dalam penggunaan dana hasil transfer yang merugikan nasabah pengirim merupakan isu penting dalam hukum keuangan dan perbankan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 T…