Diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran berdampak pada perubahan tata pengelolaan Pelabuhan, yaitu dipisahnya fungsi regulator dan operator. Sebelumnya, Badan Usaha Pel…
Dalam perkara yang menimbulkan luka maka kelengkapan formil pada berkas perkara salah satunya yang sangat penting adalah Visum et Repertum (VeR) yang berguna untuk dapat mengindentifikasi luka ya…
Tindak pidana yang berhubungan dengan motif keuntungan ekonomi seperti tindak pidana korupsi memerlukan pengaturan khusus tentang hukum acara mengenai pemeriksaan sidang tanpa kehadiran Terdakwa …
Penelitian berjudul “Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Pada KondisiPandemi Covid-19”, dibahas …
Meningkatnya kasus yang dilaporkan pada Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mengenai tindak pidana pencabulan dan pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak semakin meresa…
Perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan me…
Kebebasan berpendapat telah dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 F UUDNRI 1945, yang kemudian dikembangkan lagi dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 9 Tahun…
Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa. Hal tersebut dapat dilihat dari penanganan kasus yang diselesaikan melalui lembaga khusus seperti Komisi P…
Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan di Kejaksaan. Tesis ini membahas tindak pindana perpajakan yang ditangani pada bidang khusus di Kejaksaan. Pembahasan utama tentang ratio leg…
Kepala daerah terpilih di Kabupaten Sabu Raijua diketahui memiliki dua kewarganegaraan yaitu indonesia dan amerika. Kementerian dalam negeri tidak bisa langsung mencopot kewarganegaraan tersebut …