Masyarakat hukum adat Bali di Lombok menganut sistem kekerabatan patrilineal bahwa laki-laki sebagai purusa yang akan meneruskan dalam pewarisan, namun dengan berkembangnya pola pikir masyarakat, a…
Penyederhanaan prosedur pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 59 Perpres 16 tahun 2018, Inpres 4 tahu…
Kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mengalami perubahan makna setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF, mem…
Masyarakat hukum adat keberadannya diatur dalam konstitusi sesudah perubahan UUD 1945 terdapat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks pengemban hukum adat yakni kesatuan masyarakat hukum…
Pembagian harta bersama berupa hak merek dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian perlu di perhatikan dengan baik waktu perolehan harta tersebut, agar pada saat pembagian harta bersama a…
Penegakan hukum pidana lingkungan sejatinya ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dalam UU PPLH atau UU 32/2009. Namun, proses persidangan dan eksekusi putusan sering…
Tindak pidana pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, akibat dari pembalakan liar adalah munculnya kerugian negara, dari aspek fina…
Penelitian berjudul “Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Sebagai Bukti Pendukung Pemilik Hak Atas Tanah (studi kasus Putusan Nomor 12/PDT.G/2019/PN.KNG)”, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang at…
Pemberian sanksi berupa ganti rugi oleh direksi selaku pengusaha kepada para pekerja merupakan hal yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan apabila pekerja tidak memenuhi ketentuan waktu. Be…
Topik penelitian ini mengenai LMKN yang menggunakan sistem blanket license dalam mengelola royalti yang merepresentasikan pemilik hak cipta musik. Seiring perkembangannya pemilik hak cipta musik da…