Kegiatan usaha perbankan merupakan salah satu bentuk demokrasi ekonomi dalam menghimpun dana masyarakat. akan tetapi, dalam temuan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kasus-kasus kejahatan perbankan s…
Pasca di undangkannya UUPPSK yang mengubah UU Koperasi, terdapat perubahan norma kegiatan usaha koperasi simpan pinjam yang dirumuskan pada Pasal 44B ayat (2) UU Koperasi Jo. UUPPSK. Perubahan ters…
Pasal 95 ayat (2) PP BUMD mengatur bahwa penjaminan aset BUMD dalam rangka pinjaman dapat dilakukan setelah BUMD memiliki hasil usaha. Ketentuan menimbulkan isu hukum bagaimana legalitas penjaminan…
Kesejahteraan masyarakat desa adat di Bali semakin meningkat berkat adanya lembaga yang membantu masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Perda LPD dan Pergub…
Tesis ini berjudul “Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Konteks Keabsahan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia”. Penelitian ini berfokus kepada keabsahan akta jaminan fidusia …
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada bank dengan skema penggajian perusahaan melalui metode penghentian kredit.…
Penelitian ini membahas dan mengeksplorasi tentang kondisi dimana pemegang saham yang menjamin hutang suatu perusahaan, sudah tidak lagi menjadi pemegang saham ketika perusahaan tersebut bangkrut. …
Perekonomian yang berkembang pesat tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi, termasuk layanan M-banking yang semain populer. Namun, sistem error pada penyelenggaraan M-banking dapat menimbulk…
Berdasarkan sisi hukum perseroan di Indonesia terminologi BO (Beneficial owner) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporas…