Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia secara jelas tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tah…
Pengusaha pariwisata yang akan melaksanakan rencana pembangunan usaha dan/atau kegiatannya diwajibkan memiliki Izin Lingkungan agar terdapat perlindungan serta pengelolaan yang baik bagi lingkung…
Anti-SLAPP merupakan terminologi baru yang dikenal pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1996. Pada intinya Anti-SLAPP adalah ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat y…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui filosofi pertanggungjawaban dalam sengketa lingkungan hidup dan menemukan rasionalitas hukum keabsahan doktrin Res Ipsa Loquitur dalam menyelesaik…