Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis makna perluasan kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menganalisis pelanggaran ink…
Perlindungan hukum terhadap Hak Orang Asli Papua dalam Perspektif Otonomi Khusus memberikan gambaran konsep keberagaman dalam negara kesatuan yang setidaknya memberikan pembangunan otonomi khus…
Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…
Sejalan dengan perkembangan zaman maka perkembangan urusan publik semakin kompleks dan beragam. Informasi publik tersebut sangat dibutuhkan oleh warga negara untuk mempertahankan hidup dan mengem…
Kebijakan pemerintah yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah …
Penelitian disertasi ini berjudul “TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” bertujuan a. untuk Menemukan hakekat eksistensi Pejabat Pembuat …
PENCABUTAN IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) YANG BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DAN TIDAK DIPERPANJANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH Izin Pe…
Pembangunan Pulau Batam adalah salah satu keajaiban pembangunan di Indonesia pasca kolonialisme. Pada tahun 1970, Pulau Batam hanya dihuni enam ribuan jiwa tanpa infrastruktur, tanpa tempat pendidi…
Tema sentral disertasi ini adalah prinsip kepastian hukum dalam penyelesaiaan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Otonomi desa sebagai wujud komitmen negara dalam melaksanakan prinsip dan norma k…