TESIS (2275) - Pembacaan Akta Notariil Diseratai Dengan Perekaman Video Oleh …

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara berlandas pada aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selain aturan perundang-undangan P…

TESIS (2257) - Penerapan Asas Accusatoir Dalam Sistem Peradilan Pidana di Ind…

Hukum merupakan suatu tatanan norma yang mengatur manusia, akan tetapi hukum bukan satu-satunya tatanan norma yang mengatur manusia dalam masyarakat. Sebagai tatanan norma yang mengatur masyaraka…

TESIS (2248) - Kewenangan Kejaksaan Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Tesis yang berjudul Kewenangan Kejaksaan Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, dengan dibuat meggunakan metode penelitian secara normatif, penelitian yang ditujukan terhadap masalah peratu…

TESIS (2195) - Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Tindak Pid…

Korupsi dan kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang serius dan memiliki kesulitan tersendiri dalam hal pembuktian untuk menjerat pelakunya yang umumnya berpendidikan tinggi atau memilik…

TESIS (2182) - Miscarriage Of Justice dalam Pembalikan Beban Pembuktian pada …

Miscarriage Of Justice merupakan suatu keadaan gagalnya tercapai dari tujuan hukum yakni keadilan dan kepastian hukum. Keadaan ini terjadi apabila terdapat ketidaksinambungan penegakan hukum dala…

TESIS (2167) - Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pembentuk Atura…

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 s…

TESIS (2132) - Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Perkara…

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dar…

TESIS (2083) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Nomor 8 Tahun 201…

KUHP Indonesia adalah sistemhukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan ternyata bahwa hukum pidana yang tersebar di luar KUHP sudah mene…

SKRIPSI (5633) - Diversi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 serta mengetahui ratio decidendi Putusan Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2015/PN Kln, 20/Pid.Sus-Anak/2018/…

Buku Ajar - Hukum Acara Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

BA 2009 - 023