Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk menganalisa dan menemukan filosofi pidana non penjara serta menganalisa dan menemukan pidana non penjara sebagai bentuk alternatif pemidanaan. Meto…
ABSTRAK Korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang sec…
ABSTRAK Praktek pemberian bantuan hukum dari penasehat hukum militer (anggota TNI) dan mendampingi terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI dalam beracara pada Peradilan Umum,…
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualifikasi prosedur penegakan hukum serta wewenang Komisi Kepolisian Nasional terhadap anggota Polri yang melakukan pelangga…
Terorisme disepakati secara internasional merupakan kejahatan luar biasa yang harus diantisipasi, baik dengan penegakan hukum terhadap para pelakunya hingga menghentikan aliran dananya. Indonesia…
Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang hanya dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah Terdakwa atau Ahli Warisnya. Tetapi yang terjadi dalam beberapa kasus malah berlawanan …
Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, dimana tujuan dari pembuatan akta tersebut adalah sebagai bukti bahwa para pihak yang ber…
Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas apabila modal dari dana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam penulisan tesis ini penulis menganalisa undang-undang t…
Eksistensi dari penegakan hukum pidana materiil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Inkracht) dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat oleh Jaksa …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip dominus litis (Jaksa penguasa perkara) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.Apakah prinsip tersebut telah diterapkan secara penuh da…