Dalam praktiknya, untuk menerbitkan suatu akta jual beli diperlukan pembayaran pajak serta persyaratan administrasi yang begitu lama prosesnya. Untuk mengantisipas masalah tersebut, agar kesepaka…
Tesis ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan HakAtas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) OlehPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tipe penelitian yang digunakan …
Grasi diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (UU Grasi). Grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sesuai dengan UU Gra…
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU- IX/2011 membatalkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menghapuskan upaya hu…
Tindak pidana korupsi selama ini selalu menjadi persoalan yang tidak henti- hentinya menjadi bahasan publik. Hal ini adalah wajar mengingat tindak pidana korupsi berada dalam posisi kejahatan l…
Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan, saksi wajib mengucapkan…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konsep…
Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, awalnya terletak pada kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan, namun didalam prakteknya kedua lembaga tersebut belum menunjuk…
Sehubungan dengan semakin maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satu ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah guna mencegah berkembanganya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adala…
Penerapan pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara pidana semenjak putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menimbulkan masalah baru dalam peradilan di Indonesia, yaitu Pasal 268 ay…