Bentuk pengawasan terhadap penyidik tindak pidana dalam perkara koneksitas yaitu praperadilan. Dasar pemeriksaan praperadilan salah satunya adalah proses penyidikan dimana penyidikan tindak pidana …
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approa…
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengalami perubahan yang cukup signifikan di…
Tindak Pidana penyalagunaan narkotika menjadi target untuk diberantas oleh Negara Republik Indonesia. Pengaturan narkotika di Indonesia mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari perubahan unda…
Problematika pada tesis ini berorientasi pada adanya suatu konflik norma (conflict of norm) mengenai persyaratan persetujuan presiden pada Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah …
Tesis ini akan membahas berkaitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Upaya Penyelesaiandisparitas Dalam Tindak Pidana Korupsi. Terdapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam tes…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi Praperadilan dalam sistem peradilan pidana terpadu dan untuk menganalisis ketentuan dari pasal 82 ayat (1) huruf d yang bertentangan dengan pengadil…
interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis dapat dilakukan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain, yaitu, pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), dimana ma…
Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam hal ini melibatkan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. Titik kesalahan dari masing- masing pihak berbeda-beda, tidak lain ada…
Penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Kredit Palsu Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Pe…