Frasa “alasan mendesak” pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan terkait dispensasi perkawinan menjadi multitafsir karena tidak dijabarkan secara eksplisit dalam penjelasan pasalnya. Hal i…
Terdapat beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah salah satunya adalah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangungan) yang merupakan akibat dari perbuatan hukum perolehan hak atas tan…
Penelitian ini membahas tentang pembuatan personal guarantee dengan tanpa persetujuan suami/isteri, adapun dalam kasus yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Nege…
Dalam dunia bisnis tentunya para pelaku usaha memiliki suatu strategi agar mendapatkan keuntungan yang besar dalam usahanya, seperti membuat perjanjian antar pelaku usaha. Namun, demi mendapatkan k…
Penelitian tesis dengan judul “Penghentian Aktifitas Usaha oleh Korporasi Multinasional di Negara dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia” dilakukan karena adanya sanksi internasional yang diberik…
Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahanya menganut sistem desentralisasi dan asas otonomi daerah yang kemudian berimplikasi pada diadakanya pemilihan kepala daerah (Pil…
Indonesia termasuk sebagai negara yang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Sehingga kebutuhan tempat tinggal akan semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dibangun rumah…
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indon…
Seiring berkembangnya zaman banyak pelaku usaha ingin melakukan aksi korporasi untuk meningkatkan daya saing, salah satunya dengan pengambilalihan. Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum pelak…