Tesis ini berjudul “Leniency Program Pada Perjanjian Kartel Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Konsumen Di Indonesia” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, Karakteristik Leniency Pro…
Pembajakan di laut lepas merupakan kejahatan serius yang terjadi diperairan lepas diluar dari yurisdiksi negara manapun juga. Sebab hal ini berangkat dari sebuah konsep dalam UNCLOS (United Natio…
Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas risiko dalam pelaksanaan usahanya. Prinsip vicarious liability merupakan dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuata…
Kode etik notaris tahun 2015 tentang larangan Notaris yang tertera dalam Pasal 4 adalah secara tersirat mengirimkan minuta untuk dilakukan penandatanganan kepada klien untuk ditanda tangani. Baik d…
Indonesia saat ini menggunakan 2 (dua) sistem notifikasi, yaitu post notifikasi dan pra notifikasi yang digunakan oleh KPPU untuk mengawasi kegiatan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh pelaku…
Perseroan perorangan merupakan badan hukum baru yang lahir melalui peraturan Cipta Kerja dapat didirikan oleh satu orang pendiri yang berkedudukan sebagai pemegang saham sekaligus direksi. Pokok p…
KPPU memiliki tugas dan wewenang pengawasan bidang persaingan usaha, salah satunya kontrol merger. Merger dalam persaingan usaha meliputi penggabungan dan peleburan perusahaan. Pasal 47 UU No. 5 …