Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan pola hubungan pengawasan. Hal ini beranjak dari sistem desentralisasi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesi…
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik dengan kekuasaan didasarkan wewenang. Konsep wewenang selalu diikuti dengan pertanggungjawaban. Per…
iv ABSTRAK Desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sistim desentralisasi tida…
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkun…
ABSTRAK Perizinan sebagai instrumen pencegahan dan pencemaran lingkungan Pengaturan perizinan dalam upaya pencegahan dan pengedalian pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya …
ABSTRAKSI Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan. U…
Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…
Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam suatu perkara tidak akan ada manfaatnya bila tidak dapat dilaksanakan. Masalah yang paling mendasar dari eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara ju…
Tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari dinamika otonomi daerah yang telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah …