Kepailitan merupakan sitaan umum yang mencakup kekayaan debitor untuk kepentingan kreditornya. Dalam mengajukan permohonan kepailitan baik itu PKPU maupun pailit, maka harus memenuhi syarat kepaili…
Penulisan tesis ini membahas terkait apakah kreditor kehilangan hak tagih untuk mengajukan tagihannya dalam PKPU dalam hal tagihan tersebut masih dipersengketakan di forum arbitrase internasion…
Dalam melakukan penyaluran dana melalui mekanisme kredit, debitur dapat menjaminkan hak atas tanah miliknya untuk dijadikan jaminan apabila debitur tidak bisa melunasi kewajibannya pada Bank selaku…
Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas …
Banyaknya sengeketa kepailitan dalam Indonesia yang salah satunya melibatkan hukum kepailitan lintas batas negara yang bersangkutan dengan negara Singapura yang telah menganut UNCITRAL Model Law on…
Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan harus memenuhi asas-asas yang ada dalam Peraturan di bidang lelang sebab akan mempengaruhi terhadap keabsahan lelang. Asas-asas yang mendasari lelang dian…
Tesis ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang kurator dalam pengurusan dan pemberesan boedel pailit yang tidak menerapkan Prinsip indepedensi. Rumusan masalah yang terdapat dalam tesis ini y…
Tidak semua perkara utang-piutang dapat dimohonkan pailit. Syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan. Selain kepailitan terdapat pula istilah insolvensi. Kepailitan dan insolv…
Perkara dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby yaitu berkaitan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas atas penambahan mod…
Status Kepailitan dan PKPU Debitor ditetapkan dengan sebuah Putusan Pengadilan Niaga yang mana berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Jo. Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya me…