ABSTRAK Negara Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Publik kepada semua rakyatnya sesuai dengan UUD 1945. Pelayanan Publik mencakup barang, jasa, dan administrasi, diatur oleh UU…
Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak telah memasukkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai pekerjaan yang terburuk bagi anak …
peraturan kebijakan (beleidsregel) pada hakikatnya merupakan produk dari organ, badan, atau pejabat administrasi atas dasar penggunaan kewenangan bebas (freies Ermessen) yang dimilikinya dalam ra…
Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setelah …
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukam oleh Pengusaha, namun tidak serta-merta dapat dilakukan karena wajib melihat alasan yang diperbolehkan dalam peraturan p…
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan pensiun dini merupakan hal yang tidak asing dan sering terjadi dalam praktik perburuhan/ketenagakerjaan. Sayangnya, regulasi terhadap PHK dengan alasan …
Atlet perempuan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia olahraga, terbukti dengan prestasi dan partisipasi yang telah mereka berikan. Meski demikian, atlet perempuan sering dihadapi dengan …
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indon…