Dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah kerap kali masyarakat kurang paham dalam penyelenggaraannya seperti penggunaan akad Syariah, dalam penyelenggaraan LPBBTI Syariah dengan penggunaan akad wak…
Topik penelitian ini tentang “Kedudukan Hukum Notaris Sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini menganalisa dua rumusan masalah yaitu pertama, Kewena…
Bunyi anggaran dasar terkait pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama berdasarkan penunjukan Dewan Komisaris menimbulkan permasalahan hukum pada saat tidak dilaksanakannya RUPS untuk menga…
Problematika berkaitan dengan bagaimana keabsahan kontrak yang dibentuk antara pihak beritikad baik yang berkontrak dengan perseroan dalam hal perseroan diwakili oleh direksi yang melakukan tindaka…
Social Enterprise menjadi model bisnis yang berkembang di dunia akhirakhir ini, termasuk di Indonesia. Tidak seperti bisnis konvensional, jenis usaha ini tidak hanya berorientasi profit tetapi jug…
Kegiatan usaha perbankan merupakan salah satu bentuk demokrasi ekonomi dalam menghimpun dana masyarakat. akan tetapi, dalam temuan Otoritas Jasa Keuangan ditemukan kasus-kasus kejahatan perbankan s…
Pasca di undangkannya UUPPSK yang mengubah UU Koperasi, terdapat perubahan norma kegiatan usaha koperasi simpan pinjam yang dirumuskan pada Pasal 44B ayat (2) UU Koperasi Jo. UUPPSK. Perubahan ters…
Pasal 95 ayat (2) PP BUMD mengatur bahwa penjaminan aset BUMD dalam rangka pinjaman dapat dilakukan setelah BUMD memiliki hasil usaha. Ketentuan menimbulkan isu hukum bagaimana legalitas penjaminan…
Kesejahteraan masyarakat desa adat di Bali semakin meningkat berkat adanya lembaga yang membantu masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Perda LPD dan Pergub…
Tesis ini berjudul “Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Konteks Keabsahan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Indonesia”. Penelitian ini berfokus kepada keabsahan akta jaminan fidusia …