TESIS (1349) - Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008 Terha…

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditentukan bahwa calon Kepala Daerah Petahana (…

TESIS (1305) - Audit Biaya Perkara di Mahkamah Agung Sebagai Wujud Pelaksanaa…

Kewenangan merupakan salah satu unsur penting yang seharusnya dimiliki oleh lembaga negara. Kewenangan diperlukan oleh lembaga negara untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Tanpa adanya kewenang…

SKRIPSI (1297) - Kekhususan Hukum Materiil Dan Hukum Formil Pengadilan HAM In…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1297

TESIS (1246) - Penggunaan Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Landasan pelaksanaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak a…

SKRIPSI (2947) - Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2947

SKRIPSI (2900) - Jaminan Kebebasan Beragama Bagi Umat Tao Dalam Kaitan Memper…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2900

SKRIPSI (2814) - Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2814

TESIS (1204) - Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasi…

Dalam perkembangannya, sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah bergeser menjadi sistem pemilihan umum, sehingga kini dikenal dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kep…

SKRIPSI (2751) - Perlindungan Hukum Bagi Jemaat Aliran Ahmadiyah Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2751

SKRIPSI (3697) - Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Menteri Keuangan Pasca Unda…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3697