Penyelenggaraan aktifitas berbangsa dan bernegara kerap kali ditemukan adanya kekosongan hukum yang belum terwadahi melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 …
Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan …
Sampai saat ini di Indonesia belum ada partai politik yang sebagai badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Walaupun ada banyak fakta hukum yang menu…
-
peraturan kebijakan (beleidsregel) pada hakikatnya merupakan produk dari organ, badan, atau pejabat administrasi atas dasar penggunaan kewenangan bebas (freies Ermessen) yang dimilikinya dalam ra…
Pasal 1 ayat (7) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawarat…
Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedualatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak terseb…
ABSTRAK Perubahan formal UUD NRI 1945 tidak mewajibkan partisipasi masyarakat. Materi muatan UUD NRI 1945 merupakan political document di mana bahwa aktor yang berwenang dalam perubahan di Indon…