Tanah dengan hak pengelolaan lahan (HPL) sebenarnya sudah tidak ada di Indonesia kecuali di kota Surabaya. Tanah dengan hak pengelolaan lahan (HPL) adalah tanah yang disewakan oleh pemerintah kot…
Pada tahun 2012, Keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat…
Tesis ini berjudul “Kepastian Hukum Tanah Aset Desa Yang Diperoleh Dari Reklamasi Pantai” dengan 2 (dua) pokok rumusan maslah yaitu: (1)Keabsahan tanah aset desa yang diperoleh dari reklamasi…
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) maka pemerintah desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, termasuk didalamnya tanah kas desa (TKD…
Notaris telah diberi kewenangan oleh UU No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ket…
Ketidakjelasan batas-batas kawasan hutan dan tidak adanya rujukan peta pengelolan tanah dan kawasan hutan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara hak atas tanah dengan kawasan hutan. Di Provin…
PPAT mempunyai peranan besar dalan peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebaga…
Mengenai peraturan yang berkaitan dengan PPAT tidak ditemukan ketentuan mengenai akibat hukum penandatanganan akta diluar wilayah jabatan PPAT terhadap keotentikan akta PPAT. Hal ini berbeda deng…
Banyaknya kasus penelantaran tanah di Indonesia sangat berbanding terbalik dengan semakin berkurangnya pemilikan dan penguasaan tanah oleh rakyat terutama para petani dan masyarakat kecil sehingg…
Penelitian ini membahas tentang arti pentingnya pendaftaran tanah. Tanah adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang makin lama makin pesat, sedan…