Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut UU No 1 Tahun 1946 tidak mengatur secara khusus mengenai pedoman pemidanaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk …
Pembangunan merupakan kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun dalam pembangunan, tak jarang menimbulkan masalah-masalah yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan ekses negatif. …
Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak …
Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin menga…
Ide dasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hakikat penerapan pemeriksaan acara singkat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dan akibat hukum dari implementasi pemeriksaan acara sing…
Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara berlandas pada aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selain aturan perundang-undangan P…
Hukum merupakan suatu tatanan norma yang mengatur manusia, akan tetapi hukum bukan satu-satunya tatanan norma yang mengatur manusia dalam masyarakat. Sebagai tatanan norma yang mengatur masyaraka…
Tesis yang berjudul Kewenangan Kejaksaan Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, dengan dibuat meggunakan metode penelitian secara normatif, penelitian yang ditujukan terhadap masalah peratu…
Miscarriage Of Justice merupakan suatu keadaan gagalnya tercapai dari tujuan hukum yakni keadilan dan kepastian hukum. Keadaan ini terjadi apabila terdapat ketidaksinambungan penegakan hukum dala…
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 s…