Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Prinsip Negara Kesejahteraan yang bertujuan untuk Kemakmuran bersama dan kesejah…
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Pengaturan tentang Konsolidasi Tanah saat ini bersifat intern-administratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan…
Batasan investasi bagi Warga Negara Asing untuk memperoleh hak atas tanah menurut PP No. 41 Tahun 1996, Warga Negara Asing harus berkedudukan di Indonesia. Maksudnya Warga Negara Asing tersebut k…
Hukum Adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak hukum adat…
Hak Pengelolaan, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, me…
ABSTRACT Prescribing grant of the Right to Build on the land under Ownership Right is basically encumbrance of the right over land carried out by the holder of the ownership right over his/her l…
ABSTRACT In order to ensure legal certainty in the land sector in Indonesia, the Government held land registration throughout the territory of the Republic of Indones…
master the state, is also based on the concept of recognition and protection of the rights of indigenous people. The legal issues discussed in this paper are the philosophical basis of the protec…
The definition of taking control over the country based on UUPA, mineral and coal regulations, other natural resources law and decision of constitutional court which is essentially to give rights…