TESIS (2752) - Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Memeriksa d…

Perlu digarisbawahi bahwa di dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korup…

TESIS (4608) - Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dibidang …

Kerugian keuangan negara tidak dijelaskan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Terkait kerugian keuangan negara dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Undang Undang Tindak Pida…

TESIS (2707) - Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Ters…

ABSTRAK Tesis ini menggunakan judul “Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh argumentasi mengenai obyek perkar…

DISERTASI (331) - Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

331

SKRIPSI (5746) - Ratio Legis Ketentuan Wajib Hadir Dalam Pengajuan Permohonan…

Judul skripsi ini adalah “Ratio Legis Ketentuan Wajib Hadir Dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali” yang menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (doctrinal reseacrh) melalui pe…

TESIS (2469) - Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pi…

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana berat seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana lainnya. Bahwa …

TESIS (2452) - Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pengganti Pid…

Penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, salah satunya adalah terk…

TESIS (2450) - Implikasi Yuridis Terhadap Moratorium Remisi Bagi Narapidana T…

Moratorium Remisi dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian efek jera terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena kewenangannya berada pada ke…

TESIS (2443) - Pembuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Yang B…

Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemer…

TESIS (2422) - Asas Peradila Sederhan, Cepat, Dan Biaya Dalam Penyelesaian Pe…

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan melaksanakan asas peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan …