TESIS (1558) - Perbandingan Azas Publiositas Hak Jaminan Kebendaan Dalam Sist…

Dalam tata hukum Indonesia ada 4 (empat) macam lembaga jaminan kebendaan, yaitu lembaga jaminan Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan kebendaan yang melahirkan hak kebe…

TESIS (1550) - Pencantuman Nilai Hak Tanggungan Dalam Akta Pemberian Hak Tang…

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan salah …

TESIS (1544) - Kedudukan Hukum Penerbit Bank Garansi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1544

TESIS (1516) - Karakteristik Customs Bond Perusahaan Pengurasan Jasa Kepabean…

Customs Bond adalah jenis penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Penjamin (Surety Company), untuk kepentingan pihak Terjamin (Principal) yang terikat untuk memenuhi suatu kewajiban ke…

TESIS (1499) - Implikasi Piutang Pelayaran Terhadap Kedudukan Kreditor Pemega…

-

SKRIPSI (3755) - Perspektif Penjaminan Pesawat Terbang Berdasarkan Pada Undan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

3755

TESIS (1469) - Piutang Atas Nama Sebagai Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka obyek jaminan fidusia hanya terbatas pada benda bergerak saja tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fi…

TESIS (1455) - Hak Paten Sebagai Obyek Jaminan Kredit Bank

Permodalan merupakan salah satu masalah yang sering kali dihadapi oleh sebagian besar pelaku usaha. Pemberian Kredit oleh Bank merupakan salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Untuk mendap…

TESIS (1411) - Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahu…

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset Bank sehingga kredit merupakan asset Bank yang memiliki resiko (risk asset) karena asset tersebut dikuasai pihak luar yaitu para Debitor. B…

TESIS (1406) - Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Surat K…

Pasal 15 ayat 1 Undang Undang Hak Tanggungan menentukan bahwa untuk pemberian kuasa membebankan hak tanggungan dibuat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan untuk pembuatan tersebut wa…