TESIS (4889) - Perlindungan Hukum Terhadap Pengurus Penundaan Kewajiban Pemba…
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan bahwasannya Pengurus PKPU memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola harta debito…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4889 Sel p
TESIS (4877) - Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Jab…
PKPU dapat terjadi pada debitor, termasuk didalamnya seorang debitor yang menyandang jabatan PPAT. Dalam aturannya PPAT yang berstatus PKPU harus diberhentikan sementara, sedangkan marwah PKPU …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
TESIS (4856) - Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Atas Berkurangny…
Kepailitan merupakan isu yang sangat penting dalam perekonomian setiap negara. Kepailitan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4856 Ari p
SKRIPSI (6601) - Status Benda Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Ketika Debitor …
Ketika Debitor gagal memenuhi kewajiban sehingga kreditnya digolongkan macet, Bank sebagai Kreditor Separatis dapat mengeksekusi benda yang diagunkan oleh Debitor dengan beberapa mekanisme, salah s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6601
TESIS (4851) - Pemberesan Harta Pailit Milik Pihak Ketiga Pasca Pemberlakuan …
Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa harta pailit adalah seluruh harta kekayaan milik Debitor pailit saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4851 Riz p
TESIS (4843) - Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Atas Kepailitan Franchisor
Waralaba menjadi salah satu pilihan usaha yang menjanjikan sebab antara pemberi dan penerima waralaba sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Dalam perkembangannya, pelaksanaan usaha tersebut mengal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4843 Dar P
SKRIPSI (6576) - Kebebasan Membentuk Serikat Pegawai Bagi Dosen Perguruan Tin…
Sejak pemberlakuan kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 202…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6576
SKRIPSI (6552) - Kepastian Hukum Atas Status Kepailitan Debitor Atas Dua Putu…
Kepastian hukum merupakan asas yang krusial dalam hukum kepailitan. Sayangnya masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai status kepailitan debitor atas dua pembatalan homologasi yang diajukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6552
SKRIPSI (6532) - Kepastian Hukum dalam Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja …
Ekosistem industri kreatif di Indonesia meletakkan pekerja kreatif pada posisi rentan. Pekerja kreatif merupakan hal yang baru bagi pemerintah. Pemerintah belum cukup memahami eksistensi kelas peke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6532
SKRIPSI (6470) - Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Magang (Internship) Pada P…
Program magang merupakan suatu metode yang dapat membantu calon pekerja mengembangkan keahliannya. Terdapat istilah pemagangan yakni magang bagi pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan ko…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6470
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah