Kedudukan imbalan jasa Pengurus PKPU masih belum diatur secara jelas dalam UUKPKPU, sehingga hal tersebut menjadi persoalan ketika Kreditor Separatis berhasil menjual sendiri benda jaminan milik De…
Peraturan OJK memuat terkait Tanggung Jawab atas pelaksanaaan pekerjaan Alih Daya pada Perusahaan LPBBTI dimana memposisikan keterlibatan pada Perusahaan Pemberi Kerja Hal ini tentu terdapat ketida…
Disertasi ini mengangkat tiga permasalahan krusial, yaitu terkait landasan filosofis perusahaan asuransi mutual, tanggung jawab perusahaan asuransi mutual di Indonesia, dan ius constituendum perus…
Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pengangguran mempengaruhi masalah ketenagakerjaan. Pekerjaan adalah kebutuhan manusia untuk memenuhi hidupnya. Hukum ketenagakerjaan merupakan aturan yang diben…
Saat ini istilah kredit sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, masyarakat memilih untuk mendapatkan dana melalui kredit di bank. Dalam melakukan pemberian…
Pada Tahun 2021 telah dikeluarkan sebuah Putusan MK No. 23 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang…
Skripsi ini membahas hukum perburuhan, khususnya ketentuan upah minimum dan pemotongan upah untuk membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Metodologi yang digunakan adalah peneliti…
Pelaksanaan lelang eksekusi yang berasal dari benda jaminan berupa hak atas tanah hingga kini sangat eksis, karena tanah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sebagai bentuk jaminan. Namun dalam pel…
Era digital saat ini telah menghadirkan aset digital Non-Fungible T oken (selanjutnya disebut NFT) berpotensi memunculkan pasar ekonomi dan bentuk investasi baru. NFT yang merupakan aset digital ya…
Insolvensi merupakan keadaan dimana sebuah Perseroan Terbatas tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditor. Dalam proses kepailitan Insolvensi ditetapkan berdasarkan berita acara rapat pencoco…