Di Indonesia sudah banyak penyelesaian perkara pidana atas dasar restorative justice oleh Polri. Keberadaan permukiman ini sebelumnya hanya berdasarkan surat edaran. Peraturan Kapolri baru terbent…
Dalam melaksanakan tugasnya, para Pengguna Anggaran (selanjutnya disingkat PA) berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disingkat KPA) pada setiap instansi dan unit pelaksana tugasny…
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memberikan kewenangan baru kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk memeriksa kerugian keuangan negara a…
Hak normatif pekerja adalah hak dasar pekerja dalam suatu hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanj…
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Dewan Perwakilat Rakyat Dalam Melaksanakan Hak Angket Atas Tindakan Obstruction Of Justice, tujuan penelitian yaitu mengkaji dan menemukan Obstruction of …
Abstrak Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pelaku utama dalam melaksanakan atau mewujudkan niat jahat korupsi…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (trading influence) dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan menganalisis bentuk form…
Restorative justice in the criminal justice system in Indonesia is only known in the juvenile criminal justice system through a diversion system approach in handling criminal acts with child offe…
The existence of corporate greatly helps the government in reducing unemployment and poverty so that law enforcement against corporate can also hamper government efforts in reducing unemployment …
KEKEBALAN HUKUM PADA PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT Tujuan pembentukan Perpu No. 1 Tahun 2020 memiliki tujuan yang mulia akan tetapi pelaksanaannya…