Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang peng…
Hukum tanah nasional Indonesia mengatur hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki tanah dengan status Hak Milik. ini melatar belakangi munculnya praktek perjanjian Pinjam nama (nominee) y…
-
Pesatnya berkembangan teknologi informasi saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi segala profesi untuk mempermudah perkerjaan dan tidak terkecuali bagi profesi Notaris yang sering disebut kon…
Pada masa Kolonial terdapat dualisme Hukum di bidang Pertanahan, yaitu ada yang tunduk pada Hukuim Adat dan ada yang tunduk pada Hukum Barat. Dengan diUndangkannya UUPA, maka terjadi unifikasi hu…
Indonesia telah meratifikasi pengesahan World Trade Organization (WTO) Agreement Tahun 1994, nomor 57, dengan demikian maka Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundang-undangannya di …
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jatim melarang 2 (dua) orang anggotanya menjalankan aktivitas profesi dan seorang lagi diberi teguran. Ketiga advokat ini dijatuhi sanksi karena terbukti te…
Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari perbuatan dari pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengambil kembali a…
Kegiatan operasional dari bank syariah terdiri dari kegiatan operasional di bidang penghimpunan dana dan kegiatan operasional di bidang penyaluran dana. Dalam menghimpun dana, bank syariah meneri…
Perbankan adalah inti dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan semua bangsa. Melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa lain yang d…