SKRIPSI (5522) - Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5522

SKRIPSI (5728) - Perampasan Aset Pelaku Penipuan Di Bidang Investasi Sebagai …

Penipuan dalam bidang investasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berusaha mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil dari p…

SKRIPSI (5838) - Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Dan Barang Bawaan Akibat K…

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari beberapa pulau, sehingga masyarakat membutuhkan alat transportasi untuk memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan bangsa dan negara …

SKRIPSI (5917) - Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pasca Undang-Undan…

Perlindungan tenaga kerja pada dasarnya bertujuan supaya hak-hak dasar pekerja/buruh bisa terjamin dan juga menjamin tentang perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun sehingga bisa mempero…

TESIS (2012) - Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual Akibat Hardship

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2012

TESIS (4551) - Komite Remunerasi Sebagai Mekanisme Good Corporate Governance:…

Remunerasi merupakan mekanisme utama dalam suatu tata kelola perusahaan yang baik guna mengendalikan perilaku direktur. Akan tetapi, pelaksanaan remunerasi yang tidak tepat cenderung akan berbalik …

SKRIPSI (2975) - Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Peredaran Gelap Nark…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2975

SKRIPSI (2656) - Kontrak Jual Beli Gas Bumi Antara Energi Mega Persada (EMP) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2656

TESIS (4753) - Restitusi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai …

Dalam hal ganti kerugian anak sebagai korban tindak pidana seksual, maka di dalam peraturan perundang-undangan menyedikan mekanisme restitusi, tetapi terdapat permasalahan hukum terkait dengan kual…

TESIS (3006) - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Konteks Sema Nomor 7 Tahu…

Penerapan pengajuan permohonan peninjauan kembali perkara pidana semenjak putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menimbulkan masalah baru dalam peradilan di Indonesia, yaitu Pasal 268 ay…