Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)wajib dilakukan dengan akta Notaris ataupun dengan akta PPAT sebagaimana di atur dalam Pasal 15 (1) UUHT. Berdasarkan ketentuan Pasal terse…
Pengelolaan Barang Daerah dapat dilakukan dengan cara Penggunaan Barang Daerah dan Pemanfaatan Barang Daerah. Penggunaan Barang Daerah merupakan konkritisasi dari Tindakan Hukum Publik atas Baran…
Penelantaran tanah adalah perilaku pembiaran tanah yang telah dikuasai oleh pemegang hak atas tanah dengan tidak menggunakan/memanfaatkan sama sekali atau menggunakan/memanfaatkan tanahnya tidak …
Topik penelitian tentang membangun pemegang sewa untuk HGB yang akan berakhir, masalah: Bagaimana hak sewa kedudukan atas bangunan di HGB yang masa berlakunya tidak diperpanjang, memperbaiki apa …
Sebagai negara hukum, sudah sepantasnya bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang dijamin dan diatur melalui peraturan perundang- undangan. Namun dalam praktiknya, tak jarang pemeri…
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pelayanan Di Bidang Pertanahn Khususnya Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah Dalam Mewujudkan Good Governance. Hasil dari penelitian ini adalah: seb…
Penelitian tesis dengan judul Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama Sebagai Model Kerja Sama Antar-Desa Yang Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupa…
Salah satu cara untuk dapat melakukan peralihan hak atas tanah adalah melalui lelang. Dalam pelelangan sebagaimana diketahui secara a contrario Pasal 77 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk …
Penelitian ini berjudul Keabsahan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas (Studi Kasus Perkara Nomor 433/Pdt.G/2018/PN.SBY). Pada petitum gugatan perdata dengan nomo…
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Indonesia dikarenakan masyarakatnya yang menjadikan syariat islam sebagai pandangan hidupnya. Sebagai daera…