Desa yang merupakan institusi yang otonom dengan tradisi dan adat istiadat hukum sendiri serta relatif mandiri. Sebagai suatu entitas hukum eksistensi desa harus diakui, dihargai dan dilindungi dal…
Pemerintah memiliki kewajiban dalam pelayanan publik berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang mengatur bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelay…
Pemerintah Pusat gencar melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan jalan tol yang menghubungkan antara Jawa Tengah dengan Yogyakarta. Permasalahan terjadi ketika…
Tanah dengan hak pengelolaan lahan (HPL) sebenarnya sudah tidak ada di Indonesia kecuali di kota Surabaya. Tanah dengan hak pengelolaan lahan (HPL) adalah tanah yang disewakan oleh pemerintah kot…
Pada tahun 2012, Keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat…
Tesis ini berjudul “Kepastian Hukum Tanah Aset Desa Yang Diperoleh Dari Reklamasi Pantai” dengan 2 (dua) pokok rumusan maslah yaitu: (1)Keabsahan tanah aset desa yang diperoleh dari reklamasi…
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) maka pemerintah desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, termasuk didalamnya tanah kas desa (TKD…
Notaris telah diberi kewenangan oleh UU No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ket…
Ketidakjelasan batas-batas kawasan hutan dan tidak adanya rujukan peta pengelolan tanah dan kawasan hutan mengakibatkan adanya tumpang tindih antara hak atas tanah dengan kawasan hutan. Di Provin…
PPAT mempunyai peranan besar dalan peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebaga…