Sebagai salah satu bagian dari institusi penegak hukum, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pelelangan dan penjualan langsung barang rampasan negara sebagaimana diatur dalam Peratur…
Persinggungan antar norma hukum dalam waktu yang bersamaan sering kali mengakibatkan perselisihan prayudisial (prajudicieel geschil). Penerapan perselisihan prayudisial melalui penundaan/penangguha…
Ketidakjelasan syarat pengalihan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan aturan lainnya dapat mengakibatkan adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak sama terhadap Tersangka atau Terdakwa, …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial objek hak tanggungan yang dirampas untuk negara dalam konteks perkara pidana. Sertifikat hak tanggungan merupakan bukti sah yang me…
Tesis ini membahas perihal eksekusi pidana mati setelah Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini yaitu memba…
Belum adanya kriteria yang jelas di dalam Undang Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berpotensi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai waktu yang d…
Keadilan restoratif akhir-akhir ini banyak jadi perbincangan para ahli hukum. Ini dilatar belakangi banyaknya kritik terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap kurang memenuhi rasa …
Dalam hal ganti kerugian anak sebagai korban tindak pidana seksual, maka di dalam peraturan perundang-undangan menyedikan mekanisme restitusi, tetapi terdapat permasalahan hukum terkait dengan kual…
Penanganan delik penyertaan (deelneming) yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk dalam yustisiabel peradilan umum dan yustisiabel peradilan militer diselesaikan secara koneksitas…
Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan dicanangkan oleh negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi k…