hakikatnya merupakan wujud nyata demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud penuh kedaulatan rakyat, dalam mengawal pemilihan kepala daerah agar terlaksana secara demokratis sejatinya …
Tesis ini berjudul “Hak Memilih Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam Perspektif HAM Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XII/2014”. Isu Hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah …
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMILU KEPALA DAERAH (Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012). Pemilihan Umum K…
ABSTRAK Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan pers…
Penelitian ini menganalisi tentang pengujian tindakan maladministrasi oleh calon petahana dalam sengketa Pilkada, terutama yang terkait dengan prinsip asas pemerintah yang baik dalam sistem pemer…
MPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi. Selama ini agenda amandemen konstitusi, sebagian besar dipengaruhi oleh aktor politik. Sehingga partai poli…
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara menjadi kebijakan yang sangat penting. Namun Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menginterpretasikan wilayah negara terdiri satu…
Kedudukan anak luar kawin dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan, pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah anak yang dilahir…
Munculnya Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang ditetapkan sebagai pandemi melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI No.11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyar…
Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui sepanjang dianggap sesuai dengan prinsip Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo…