TESIS (2301) - Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur D…

Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “conceptual and statute approach”.Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secar…

TESIS (2300) - Kedudukan Peraturan Menteri dalam Pelaksanaan Pemerintah Daera…

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “Conceptual, statute and historical approach”. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian seca…

DISERTASI (439) - Penyederhanaan Hak Atas Tanah Dalam Mewujudkan Tata Kelola …

Pengaturan mengenai pengelompokan dan jenis hak atas tanah di Indonesia yang diatur di dalam UUPA begitu kompleks. Terdapat setidaknya tiga belas hak atas tanah yang digolongkan sebagai hak atas ta…

TESIS (2265) - Kewenangan Kepala Daerah Dalam Melakukan Penolakan Putusan Pen…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2265

TESIS (2258) - Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam …

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu syarat penting sebagai manivestasi dari konsep negara hukum dan demokrasi. Kualitas dari penyelenggaraan Pemi…

TESIS (2246) - Analisis Keputusan Walikota Kendari Dalam Pemindatanganan Aset…

Tesis ini berjudul “Analisis Keputusan Walikota Kendari Dalam Pemindahtanganan Aset Daerah Menjadi Aset Pribadi (Keputusan Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Jasa Pengabdian…

TESIS (2238) - Penerbitan dan Pembatalan Izin Pertambangan Minerba Oleh Penja…

Otonomi daerah dalam pembangunan merupakan hak dari tiap-tiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka menciptakan peraturan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan s…

TESIS (2073) - Eksistensi Badan Intelejen Negara Dalam Praktek Ketatanegaraan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2073

TESIS (2068) - Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presid…

Kolaborasi presidentil dan multi partai tidak menghadirkan pemerintahan yang baik, hal itu tercemin dari praktek hubungan antar lembaga kepresidenan dan lembaga praktek legislatif yang berjalan t…

SKRIPSI (4672) - Karakter Pengujian Perundang Undangan Oleh Mahkamah Konstitu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4672