Mengenai peraturan yang berkaitan dengan PPAT tidak ditemukan ketentuan mengenai akibat hukum penandatanganan akta diluar wilayah jabatan PPAT terhadap keotentikan akta PPAT. Hal ini berbeda deng…
Banyaknya kasus penelantaran tanah di Indonesia sangat berbanding terbalik dengan semakin berkurangnya pemilikan dan penguasaan tanah oleh rakyat terutama para petani dan masyarakat kecil sehingg…
Penelitian ini membahas tentang arti pentingnya pendaftaran tanah. Tanah adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang makin lama makin pesat, sedan…
ABSTRAK Masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara kesatuan republik Indonesia, senantiasa diakui keberadaannya di dalam kontitusi dan peraturan perundang-undangan. …
ABSTRAK Tesisiniberjudul “Akibat Hukum Terhadap Akta PPAT Yang Tidak Dibacakan” dengan 2 (dua) pokokpermasalahanyaitu : (1)Kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah. (2)Akibat hukum…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang pendaftaran akta jual beli (balik nama) yang ditolak oleh kantor pertanahan karena adanya catatan pada buku tanah (blokir). Prosedur dan syarat untuk melak…
ABSTRAK Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertindak selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dengan dasar kewenangan pada asas otonomi daerah, dalam pela…
ABSTRAK topik penelitian tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait dengan Aplikasi Pengajuan Perpanjangan HGB (Analisis Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2587 K / Pdt / 2010), untuk mengatasi m…
Topik penelitian adalah perlindungan hukum pemegang hak guna usaha atas pembatalan sertipikat Hak Guna Usaha Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nom…