Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, kerap melakukan praktik amandemen konstitusi secara informal, yakni menghidupkan nilai dan no…
Kedaulatan rakyat secara tegas diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu perwujudan adalah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Adanya peran partai politik dalam kontestasi pemi…
Pada 15 Februari 2022 Presiden Jokowi Menandatangani Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang pada Undang-undang Ibu Ko…
Tesis ini berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Pusat Pemerintahan Dalam Perspektif Perbandingan Konstitusi” yang terdiri dari dua rumusan masalah yakni Pertama, konstitusionalitas pemin…
Topik dalam Tesis ini adalah mengenai “Kekuatan Eksekutorial Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”. Tesis ini mengan…
Most states in the world were struggling to employ its legal mechanism to overcome the impact Covid-19 under the emergency situation. Article 22 & 22 of Indonesian 1945 Constitution are known as th…
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai batu uji untuk menilai konstitusionalitas sebuah undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, seringkali d…
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memegang kewenangan judicial review di Indonesia. Akan tetapi, tidak terdapat pengaturan terkait enforcement bagi lembaga negara lain dalam pela…
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional menimbulkan celah hukum yang berbahaya bagi hubungan hukum nasional dan internasional di Indonesia. Ol…
Proses amandemen konstitusi di Indonesia telah diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945. Aturan pelaksanaannya terdapat pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR. Dalam design amandem…