TESIS (4090) - Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi…
Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4090 Fak p
TESIS (4784) - Data Protection of the Deceased under the European Union Law P…
This research critically examines the existing loopholes and challenges within the GDPR concerning the protection of deceased individuals' data, highlighting the necessity for a unified approach to…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4784 Abd a
TESIS (4708) - Reformulasi Prosedur Formal Amandemen Konstitusi : Sebuah Stu…
Penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan terkait tidak dilaksanakannya amandemen UUD NRI 1945 di tengah urgensi kekosongan hukum konstitusional. Padahal sebagai upaya mewujudkan the living c…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4708 Nov r
TESIS (4697) - Mekanisme Perubahan Formal Undang-Undang Dasar Negara Republik…
ABSTRAK Perubahan formal UUD NRI 1945 tidak mewajibkan partisipasi masyarakat. Materi muatan UUD NRI 1945 merupakan political document di mana bahwa aktor yang berwenang dalam perubahan di Indon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4697 Sep m
SKRIPSI (6385) - Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang…
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang melakukan constitutional review. Salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah putusan bersy…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
TESIS (4081) - Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Dalam Keadaan Darurat Negara In…
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah menyelesaikan perkara dengan objek sengketa Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4081 Bas p
TESIS (4537) - Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Amandemen Konstitusi
MPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen konstitusi. Selama ini agenda amandemen konstitusi, sebagian besar dipengaruhi oleh aktor politik. Sehingga partai poli…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4537 Azi w
TESIS (4538) - Desain Konstitusional Kedaulatan Negara Atas Wilayah Yang Utuh…
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 25A yang mengatur tentang wilayah negara menjadi kebijakan yang sangat penting. Namun Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 menginterpretasikan wilayah negara terdiri satu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4538 Far d
TESIS (4533) - Metode Omnibus Law dan Implikasinya dalam Sistem Perundang-Und…
Metode omnibus law adalah sebuah metode yang berlaku di Indonesia dan berdampak signifikan terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4533 Wir m
TESIS (4499) - Tanggung Jawab Pemerintah Bagi Korban Pelecehan Seksual Dalam …
Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan atau moral offences, dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4499 Rah t
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah