Pentingnya keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pembangunan nasional mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan ASN melalui pemberian dana pensiun. Adanya pemberitaan dari Menteri K…
Profil calon anggota legislatif merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan oleh rakyat dalam mengetahui gambaran pribadi dari calon anggota legislatif yang bersangkutan. Perolehan informasi t…
Kedaulatan rakyat secara tegas diatur didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu perwujudan adalah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Adanya peran partai politik dalam kontestasi pemi…
Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya, yang dapat berakibat pada masyarakat, individu dan…
Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hubungan antara masyarakat dengan DPR dan Pemerin…
The principle of praesumptio iustae causa is often misconceived in a narrow and rigid sense as the guarantee of the validity of the government acts as long as it has not been cancelled by the compe…
Penyelenggara pemilu tergolong atas dua yaitu penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan yang bersifat ad hoc. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemi…
Pengaturan ambang batas merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DPR RI bersama Presiden (Pemerintah). Ambang batas merupak…
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai salah satu kewenangan MPR telah dihapus dalam konstitusi pada amandemen ketiga pada tahun 2001. Amandemen tersebut salah satunya adalah berlatar belakang un…
Indonesia merupakan negara hukum dan dianugerahi kondisi geografis yang mendukung terciptanya kekayaan serta keberagaman alam. Dalam hal ini UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi (konstitusi) …