Judul skripsi ini adalah “Ratio Legis Ketentuan Wajib Hadir Dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali” yang menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (doctrinal reseacrh) melalui pe…
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana berat seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana lainnya. Bahwa …
Penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, salah satunya adalah terk…
Moratorium Remisi dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian efek jera terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena kewenangannya berada pada ke…
Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemer…
Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan melaksanakan asas peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan …
Korupsi sudah menjadi sebuah tindakan yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan negara. Korupsi itu sendiri sebenarnya dapat dipahami sebagai tindakan negatif yang dap…
Sehubungan dengan penyelenggaraan negara, pemerintah telah menjadi pembeli yang terbesar (the largest buyer) di dalam negara, dan proses itu dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa p…