ABSTRAK Perkembangan korupsi sampai saat ini merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisiskonsep obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi dan surat penolakan persetujuan Majelis Kehormatan Notarisdalam tindak pidana k…
Fenomena korupsi di Indonesia hingga saat ini belum lenyap. Fenomena korupsi pun tidak hanya terbatas pada sektor publik yang melibatkan pejabat negara, pejabat daerah, aparat sipil negara, dan B…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…
Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering …
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
Berangkat dari definisi jaksa dan penuntut umum, ada baiknya kita simak kewenangan penuntut umum dan kewenangan jaksa KPK. Secara tegas KUHAP memisahkan kewenangan penuntut umum dan jaksa. Kewena…
Perlu digarisbawahi bahwa di dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korup…
Kerugian keuangan negara tidak dijelaskan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Terkait kerugian keuangan negara dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Undang Undang Tindak Pida…
ABSTRAK Tesis ini menggunakan judul “Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh argumentasi mengenai obyek perkar…