TESIS (4733) - Praperadilan Pada Proses Pemeriksaan Perkara Koneksitas Dalam…
Bentuk pengawasan terhadap penyidik tindak pidana dalam perkara koneksitas yaitu praperadilan. Dasar pemeriksaan praperadilan salah satunya adalah proses penyidikan dimana penyidikan tindak pidana …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4733 Ari p
TESIS (3531) - Konsep Operasi Tangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pember…
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3531 Lut k
DISERTASI (419) - Konsep Kejahatan Terorganisasi Sebagai Pemberatan Sanksi Pe…
Tindak Pidana penyalagunaan narkotika menjadi target untuk diberantas oleh Negara Republik Indonesia. Pengaturan narkotika di Indonesia mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari perubahan unda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 419 Kur k
TESIS (4717) - Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangkap dan …
Problematika pada tesis ini berorientasi pada adanya suatu konflik norma (conflict of norm) mengenai persyaratan persetujuan presiden pada Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4717 Njo i
TESIS (4716) - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Upaya Peny…
Tesis ini akan membahas berkaitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Upaya Penyelesaiandisparitas Dalam Tindak Pidana Korupsi. Terdapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam tes…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4716 Put p
DISERTASI (417) - Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi Praperadilan dalam sistem peradilan pidana terpadu dan untuk menganalisis ketentuan dari pasal 82 ayat (1) huruf d yang bertentangan dengan pengadil…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 417 Sud p
TESIS (3134) - Konsep Memiliki Membawa dan Menguasai Dalam Tindak Pidana Nark…
interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis dapat dilakukan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain, yaitu, pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), dimana ma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3134
TESIS (3101) - Pertanggungjawaban Pidana Konsultan Perencana dan Konsultan Pe…
Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam hal ini melibatkan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. Titik kesalahan dari masing- masing pihak berbeda-beda, tidak lain ada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3101
TESIS (3057) - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris yang Membuat Akta K…
Penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Kredit Palsu Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3057
TESIS (3054) - Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana K…
Dalam pasal 1 poin ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa “ Partai Politik ada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3054
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah