This study is a normative legal research using the Law regulatory approach, a conceptual approach to a comparative approach and a case approach. This study uses primary legal materials and second…
particular with regard to the provisions of Article 44 B paragraph (1) of UU KUP, which regulates the termonation of criminal investigation in the field of taxation on the basis of tax payment al…
Isu hukum yang diteliti adalah : (1). Dasar filosofis Non-Conviction Based Asset Forfeiture hasil tindak pidana korupsi; dan (2). Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam undang-und…
Paragraph (1) of Article 1 of the Indonesian Notary Law states that: "A notary is a public official authorized to produce authentic deeds, as well as to perform other tasks stated by this statute…
ABSTRACT CORPORATE DISSOLUTION AS THE ALTERNATIVE OF CRIMINAL PURSUIT IN CURRUPTION The reality that corporations can do the corruption has been approved when The Laws No. 31 1999 a…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
Adanya perbedaan pemaknaan pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19…
The main topic of this research is focusing on maladministration in issuing mining license that implicates criminal offense. This work would systematically examine as follow; (1) philosophy-base …
pengembalian aset menurut konvensi anti korupsi tahun 2003 melalui jalur hukum pidana terdiri dari empat tahap yaitu : pelacakan aset, pencegahan perpindahan aset, penyitaan dan penyerahan aset d…
Penanganan delik penyertaan (deelneming) yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk dalam yustisiabel peradilan umum dan yustisiabel peradilan militer diselesaikan secara koneksitas…