Keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan 3 (tiga) nilai dasar yang terkandung dalam hukum. Permohonan Praperadilan maupun Judicial Review merupakan upaya guna mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar…
Mahkamah Agung di tingkat kasasi memiliki kewenangan untuk memeriksa semua perkara-perkara yang di mohon ajukan oleh para pihak yang tidak merasa puas terhadap Putusan ditingkat Pengadilan Negeri…
Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang biasa disebut extra ordinary crime dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan serta perekonomian negara yang sangat besar, oleh karena itu berdasarkan …
Di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dijelaskan yang memiliki kewenangan penyitaan adalah Penyidik, sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adal…
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan …
Kedudukan hukum Peraturan Bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang berkekuatan hukum mengikat ke dalam dan hanya berlaku bagi jajaran Mahkamah Agung Republik…
Salah satu bentuk penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Financial Action Task Force (FATF) Recommendation adalah terkait dengan stand-alone money laundering, yaitu penan…
Mediasi Penal Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Hukum Oleh Kejaksaan Dalam perkembangan praktik penegakan hukum, banyak Penegak hukum yang tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan seba…
Pendekatan restorative justice dianggap sebagai alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pe…