Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbeda dengan kepailitan, namun karena ada keterkaitannya dalam hal penyelesaian utang piutang maka keduanya diatur dalam sebuah undang-undang yakni Undang U…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, dan juga…
Penulisan tesis ini membahas terkait apakah kreditor kehilangan hak tagih untuk mengajukan tagihannya dalam PKPU dalam hal tagihan tersebut masih dipersengketakan di forum arbitrase internasion…
Pasal 12 huruf a UUJN menentukan bahwa apabila seorang notaris dinyatakan pailit dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka notaris ter…
Dalam perkembangan praktik bisnis yang ada, debitor dapat menyerahkan agunan milik pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditor. Kemudian dalam situasi yang berbeda, terdapat kemung…
Banyaknya sengeketa kepailitan dalam Indonesia yang salah satunya melibatkan hukum kepailitan lintas batas negara yang bersangkutan dengan negara Singapura yang telah menganut UNCITRAL Model Law on…
Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan harus memenuhi asas-asas yang ada dalam Peraturan di bidang lelang sebab akan mempengaruhi terhadap keabsahan lelang. Asas-asas yang mendasari lelang dian…
Status Kepailitan dan PKPU Debitor ditetapkan dengan sebuah Putusan Pengadilan Niaga yang mana berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Jo. Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya me…
Penelitian ini membahas mengenai sistem pembuktian gugatan actio pauliana dalam kepailitan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembuktian sederhana dalam kepailitan dan untuk mengetahui si…
Persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama merupakan wujud kesetaraan hak serta kewajiban antara para pihak yang menyebabkan timbulnya tanggung jawab yang sama pula terhadap segala perbua…